Sudan Menentang Pemberian Kedudukan Pengamat pada Rezim Zionis di Uni Afrika
IQNA melaporkan seperti dilansir Anadolu, Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan posisinya dalam memberikan Israel status pengamat di Uni Afrika: “Posisi kami dalam upaya untuk memberikan Israel keanggotaan pengamat di Uni Afrika sudah jelas. Kami menentang keputusan Ketua Komisioner Uni Afrika untuk memberikan keanggotaan pengamat kepada Israel sebelum berkonsultasi dan berunding dengan negara-negara anggota, dan ini telah menyebabkan perselisihan antara Komisaris dan anggota.”
"Pendekatan ini ditolak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Uni Afrika, yang menekankan semangat kerja sama, saling menghormati dan konsensus," kata pernyataan itu.
Kementerian Luar Negeri Sudan menambahkan, Menteri Luar Negeri Dr. Mariam Al Sadiq Al Mahdi tidak akan menghadiri masa jabatan ke-9 Dewan Eksekutif Uni Afrika karena misi internal dan sehubungan dengan beberapa masalah nasional yang penting, dan wakilnya Mohammed Sharif Abdullah akan menghadiri pertemuan tersebut."
Moussa Faki Mahamat, kepala Komisaris Uni Afrika, menerima keanggotaan rezim Zionis pada bulan Agustus sebagai anggota pengamat. Menyusul keputusan Kepresidenan Uni Afrika, Aljazair dan tujuh negara Arab lainnya memprotes Uni tersebut.
Kementerian Luar Negeri Israel baru-baru ini mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa duta besarnya untuk ibukota Ethiopia, Addis Ababa, telah menyerahkan surat kepercayaannya kepada Uni Afrika sebagai anggota pengamat.
Rezim Zionis sebelumnya menjabat sebagai pengamat di Organisasi Persatuan Afrika, tetapi setelah pembubarannya pada tahun 2002 dan transformasinya menjadi Uni Afrika, upaya rezim untuk mempertahankan keanggotaannya sebagai pengamat tidak berhasil.
Sudan adalah salah satu negara yang baru-baru ini menormalisasi hubungannya dengan rezim Zionis; tetapi belum secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi, yang telah mendorong Amerika Serikat untuk menekan Khartoum untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Media Israel mengklaim bahwa perbedaan antara faksi militer dan sipil dari dewan penguasa Sudan mengenai normalisasi hubungan telah menunda penandatanganan resmi perjanjian antara Khartoum dan Tel Aviv. (hry)
